Gonjang-ganjing Referendum: Apa yang bisa kita pelajari?
Nietzsche Guevara
1. Pro-kontra Referendum
Media eTanah-air sedang cukup ramai pasca pemerintah mengadakan referendum. Kebijakan ini menuai banyak tanggapan, baik pro maupun kontra. Pihak yang pro (kebanyakan memang orang2 gov), menganggap bahwa referendum yang dilakukan pemerintah adalah cara untuk mengetahui tanggapan rakyat terhadap keikutsertaan eIndonesia di aliansi ketiga. Bahkan presiden DevaJr menyatakan bahwa referendum ini adalah bukti bahwa pemerintah mendengarkan seluruh aspirasi warganya, sebuah konsekuensi dari konsep negara demokrasi.
Sementara itu, pihak yang kontra mengatakan bahwa dengan mengadakan referendum, pemerintah justru terkesan tidak berani mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkannya. Suara kontra lain menambahkan bahwa pemerintah sedang menjalankan demokrasi campur-aduk. Pemerintah seharusnya tidak pilih-pilih dalam menerapkan demokrasi langsung (referendum termasuk salah satunya). Suara masyarakat perlu dilibatkan dalam seluruh pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah, bukan hanya dalam masalah hubungan luar negeri.
2. Referendum bukan murni kebijakan pemerintah, melainkan syarat keanggotaan aliansi
Terbitan resmi Istana Negara menyatakan bahwa:
"Kemaren malam, CP dan MoFA dari delapan negara (Bulgaria - Chile - Irlandia - Macedonia - Indonesia - Paraguay - Russia - Germany) telah melakukan meeting. dan kesepakatan telah tercapai untuk membentuk aliansi ketiga yang pro-Sirius. hal ini untuk mengimbangi damage dari Asteria. dan salah satu syaratnya adalah melakukan referendum di setiap negara mengenai keanggotaan negara tersebut di dalam aliansi baru ini" (Istana Negara, hari 2279)
Dari pernyataan di atas saja jelas bahwa sebenarnya pemerintah telah mengambil keputusan, secara 'otoriter', untuk bergabung ke aliansi ketiga yang pro-Sirius. Sementara referendum adalah salah satu syarat dari aliansi baru tersebut.
Jadi, hampir semua pendapat yang muncul, baik pro maupun kontra bisa dibilang kurang tepat. Pemerintah bukan tidak berani mengambil keputusan, karena justru keputusan sudah diambil, yakni bergabung dengan aliansi ketiga ini. Pemerintah juga sama sekali tidak sedang menjalankan demokrasi, karena toh pemerintah telah lebih dulu membentuk aliansi ini sebelum mengadakan referendum. Sekali lagi, referendum adalah syarat dari aliansi tersebut.
Jika dikaitkan dengan hal-hal tersebut, maka referendum ini juga bisa dibilang melenceng dari demokrasi langsung, karena syarat dari demokrasi langsung adalah pengambilan kebijakan yang bottom-up. Dari rakyat untuk kemudian dieksekusi oleh pihak-pihak yang dipercaya oleh rakyat (dalam hal ini, gov). Sementara referendum kali ini justru kebalikannya, dari atas (syarat dari aliansi) ke bawah (dilaksanakan oleh rakyat).
Ini tentu mengundang pertanyaan, untuk apa referendum kalau kesepakatan membentuk aliansi sudah tercapai? Dan kalau ternyata masyarakat menghendaki hal berbeda, bagaimana kelanjutan aliansi tersebut?
3. Apa yang mungkin dilakukan jika kongres tidak aktif?
Membaca curhatan presiden mengenai tidak adanya respon dari kongres terhadap undangan-undangan rapat, saya jadi sedikit curiga, jangan-jangan kongres hanya jadi ajang untuk mendapatkan medal? Ah semoga ini hanya suuzhan (prasangka buruk) saya saja.
Menghadapi kondisi kosongnya kursi parlemen seperti itu, pemerintah memilih berinisiatif dengan mengambil keputusan sendiri. Padahal bagaimanapun juga, setiap keputusan yang dilakukan oleh badan eksekutif (gov) haruslah disetujui oleh rakyat, yang dalam sistem triaspolitika, diwakili oleh badan legislatif (kongres) dengan fungsi representatifnya (mewakili rakyat).
Jika kongres yang mengklaim sebagai perwakilan rakyat tidak bisa diandalkan, maka demokrasi langsung dapat dijadikan alternatif. Bahkan, di situlah suara rakyat bergema, tanpa selubung kepentingan-kepentingan yang mungkin ada di kepala-kepala anggota parlemen. Tentunya demokrasi langsung inipun harus dilakukan dengan sebaik mungkin.
Sosialisasi adalah hal yang penting. Penjelasan umum mengenai isu yang diangkat, termasuk konsekuensi-konsekuensi yang akan didapat dari masing-masing opsi yang diambil harus dijabarkan sejelas mungkin oleh menteri terkait. Opsi jawaban juga tidak hanya menodongkan "ya" dan "tidak" dalam formnya, namun menyediakan seluruh opsi yang memungkinkan, termasuk textarea dimana masyarakat dapat menuliskan aspirasinya dengan lebih bebas. Transparansi juga merupakan hal penting lainnya, alangkah baiknya jika setiap perubahan hasil suara dapat dilihat oleh masyarakat.
Yang tentunya perlu dicatat adalah, demokrasi langsung dilakukan sebelum pengambilan keputusan. Bukan untuk menilai setuju atau tidaknya masyarakat terhadap keputusan yang telah dilakukan gov.
4. Persepsi masyarakat terhadap demokrasi langsung di eIndonesia
Melihat berbagai respon terhadap pengambilan keputusan secara referendum, yang secara teknis adalah bagian dari mekanisme demokrasi langsung, dapat disimpulkan bahwa masyarakat eIndonesia belum sepenuhnya siap menjalankan demokrasi langsung. Masyarakat masih cenderung bergantung di tangan pemerintah dan bahkan menilai pemerintah tidak bertanggung jawab ketika mulai membuka akses agar masyarakat dapat berkontribusi dalam pengambilan kebijakan negara.
Mungkin ilustrasinya seperti domba yang ngamuk dan menyeruduk gembalanya ketika sang gembala membebaskan sang domba. Padahal bukankah kebebasan itu berkah bagi sang domba untuk memegang kendali hidup secara penuh di tangannya, sehingga si domba dapat bebas menentukan akan kemana dan bagaimana hidupnya? Bukankah si domba bisa menghirup kebebasan, lepas dari eksploitasi yang mungkin dilakukan sang gembala?
Saya jadi ingat juga film Shawshank Redemption, bagaimana seorang kakek yang puluhan tahun berada di penjara, justru tidak kuat ketika terbebas dan dunia luas terbentang di hadapannya, ia pun memilih mati dengan memutuskan gantung diri. Ya. Penjara, kontrol, kadang terasa begitu nyaman dan membuat kita seakan tak bisa hidup tanpanya!
Salam,
Fajar
-PKeI Spokesman
Comments
bawah ane maho...
promo artikel, plis vote. thanks!
http://www.erepublik.com/en/article/bh-trilogy-part-1-bh-hunter-games--2375554/1/20
atas ane homo :v
makasi gan :3
nice article bro 😃
lanjutkan anal isisnya 😃
udah makasih kan di atas 😃
mau di anal yah si agan, silahkan hubungi decksenn bayu
Naha ka aing sih jar, naha, oh naaaahaaa????
kyaaaa artikelnya keren
makasi gan :3
yang ada hanyalah referendum semu dan demokrasi palsu !
jadi ente ngakuin terburu2 baca artikel gov dan gagal paham sehingga bikin artikel balasan yang gak nyam, bung?
http://prntscr.com/2ts21a gw yg ga nyambung apa gov nya tukang tipu ?
tergantung interpretasinya bung...kalo interpretasi negatif = negatif, kalo interpretasi positif = positif..se sederhana itu 😉
wah, ternyata om f13 ngefans sama ane sampai2 di printscreen gitu. 😃
*berpikir positif
*ngawur 😛
kawan warank makanya jajak pendapat itu diperjelas fungsinya, penyaluran aspirasi rakyat atau cuma formalitas pra syarat dalam aliansi. Sehingga tidak mengundang berbagai interpretasi. Jangan ditulisnya penyalur aspirasi tapi setelah dikonfrontir baru dibilang formalitas persyaratan. Jika memang persyaratan aliansi dibilang dari awal sehingga tidak menimbulkan persepsi buruk.
Nungging beb..
mahoannya ts dateng
jenggotnya itu lohhh, geliwwww
pakyuuuuuu bawa2 jenggot 😛
meh maho dmana2
kalo gini caranya berdoa supaya Serb-hun melawan romania dan greece karena akan memutar balik dunia
waduh otoriter, pernah baca eUUD ga om?, untuk menentukan aliansi, itu adalah wewenang nya presiden, baca eUUD BAB VI Tentang Presiden Indonesia Pasal 18 ayat C
"Wewenang Presiden adalah : ...... c. Menentukan aliansi negara atas persetujuan Kongres eIndonesia"
berhubung kongres tidak juga merespon (jangan lupa anggota kongress dari partai anda yang cuma diam2 aja) apakah gov punya pilihan? selain membawanya langsung ke rakyat? dan jangan lupa juga kalo toh nantinya mau masuk aliansi harus voting di kongres dulu. nanti ujug2 ada proposal aliansi malah ribut bilang GoV tidak ngajak berdiskusi dulu. jadi dari awal kami buka seluas2nya bagi rakyat untuk mengatasi tidak aktifnya kongres (yang ada partai anda juga) untuk terlibat langsung dalam pemilihan kongres.
wah, belum baca eUUD euy. link dong!
ya kan, "atas persetujuan kongres (yg ada partai ane)", om. alternatif kalo kongres (yg ada partai ane) ga ngerespon pun sudah eike tulis di atas, dan memang bisa dibilang cukup sesuai dg langkah2 jajaran ente, tapi seharusnya dilakukan sebelum ada kesepakatan dg pihak luar. yg ente lakukan kan bikin kesepakatan dulu, baru mengadakan referendum sbg syarat dr aliansi. cmiiw
lah kan disitu harus persetujuan kongres toh? nah jadi tugas ane adalah kasih setengahjadinya berupa pilihan 'ya' atau 'tidak'. beserta alasan2nya. jadi sebagai GoV tugas ane itu ngasi barang setengah jadi, bukan mentahan seperti "mau aliansi apa". jadi tidak salah donk ane kasi pertanyaan 'ya' atau 'tidak'.
utk alasan dan sosialisai, kayaknya udah cukup deh disampaikan di koran2 mofa 😐
oke, katakanlah kalau misalnya publik ga setuju, setengah jadi itu mau dibuang atau mau jalan terus dg mengabaikan suara publik? kalau dari jejak pendapat ternyata ada aspirasi yg lebih baik dan ternyata berseberangan dg 'setengahjadi' nya gov?
perlu diingat pak pres populasi partai anda di kongres 10 orang, lebih besar dua kali lipat dari pada partai kami yang cuma 5 orang...populasi cong terbesar adalah dari golkus ( partai MoD ) 37% dan prei ( partai CP ) 25 % , jd terasa tidak etis jika gov melemparkan kesalahan kepada cong karena ketidakaktifannya yang notabene populasi cong terbesar adalah dari partai CP dan MoD itu sendiri.
waduh om f13, itu hanya sebagai pengingat juga kalo anggota cong itu salah satunya partainya om. aku gapernah bilang cuma dari partai pkei. yang aku bilang itu kongres secara keseluruhan, apakah itu dari prei dan juga golkus. karena emank pada ga aktif. kalo misal mempersalahkan keaktifan berdasarkan persentase, dah semuanya tidak aktif kok, jadi jangan cuma kritik gov yang tidak berdiskusi dengan cong, kritik juga anggota partai om yang tidak aktif dalam mengawasi ane ~XD
perasaan ari kemaren kritikannya bukan kritik gov yg ga didskusi ama cong deh
hmm,,,sudah mulai sindir sindir parte nih ya?
perlu diketahui bung f13,,,khusus kader golkus, ini suatu tamparan keras buat kinerja mereka di periode ini, dan periode berikutnya, para pengurus golkus akan menyaring kader yg mau nyacong dgn serius..kami akui kesalahan ini. anda?
lah yg bawa parte duluan sapa kawan? bisa dibaca kok di komen2 nya
tentunya vakumnya kongres ini menjadi pelajaran pula buat partai kami, pak WarankZ. ke depannya kami berusaha agar tidak terulang kasus seperti ini lg. kader partai kami, sekretaris kongres (Mr. Bun), utk sementara akan mengambil alih koordinasi kongres yg semoga bisa menyelesaikan kekacauan ini.
saya bawa2 partai itu sebagai pengingat, jangan cuma gov yang diserang, kongres juga, dan lihat juga kalo ada partai om, saya mengingatkan pada om tentang partai om f13, om warankz juga saya marahin ttg golkus, ataupun prei yang jadi rumah saya pun saya minta kak ilmimi sbg ketua untuk tegas pada anggota cong. jangan berpkir jika saya hanya mengatakan pkei doank, yang saya katakan adalah semua partai yang ada di kongres. berhubung om f13 mengkritik saya, saya juga mengkritik kinerja cong dari partai anda. impas toh?
ok..noted 😃
oke bapak presiden yang terhormat kritikan anda terhadap saya sudah saya lakukan tindakan atas kritik tersebut dengan kader kami yg mengisi posisi sekcong mengkordinir rapat cong-gov tanpa kordinasi dari ketcong. Dan semoga kritikan saya terhadap anda mengenai referendum juga ada tindakannya dari bapak. Supaya bisa terasa impas toh ?
ulasan yang netral dan tak berpihak...nice gans...votedmaxxx
thanksmaksss gans warankzzz
vote
vote
Good !
nu ngahalangan kepreeet.
kepret teu eureun2 ku kami 😛
vote
Analisis yang seimbang. voted 🙂
artikelnya bagus gan :jempol
enak dicerna dan jadi lebih gampang buang BAB #halah
)3
potato for agan
mpoted...
v, ckd
ckd apaan tuh gan?
ckd = 14045