Studi Tentang eBUMN

Day 507, 20:20 • Published in Indonesia Indonesia • by Bong
Studi Tentang eBUMN
oleh : Bong (Congressman Sumatra) dan Cintha (Congresswoman Tamil Nadu)
--

8 April 2009

Penggunaan BUMN sebagai salah satu alat negara dalam mengintervensi ekonomi makro negara dan kepentingan strategis lainnya sudah berlangsung sejak periode awal eIndonesia. Januari 2008 tepatnya, saat om_mudakir mengumumkan dimulainya pembiayaan project RS di Yayasan Sehat. Walau pada saat itu bentuk pengelolaannya adalah kerjasama, visi tentang pentingnya keberadaan BUMN mulai tumbuh.

Kedepannya, seiring dengan pengaruh ideologi rezim dan kebutuhan pemerintah, satu persatu BUMN mulai didirikan, dan pada perkembangan terkininya, BUMN lebih banyak digunakan oleh dan untuk kepentingan ABeRI, dan banyak diantaranya, sangat disayangkan, menjadi tidak aktif.

Masalah utama dari BUMN adalah kurangnya informasi yang dimiliki publik tentang keberadaan dan kepemilikan BUMN-BUMN tersebut. Bahkan mungkin sekali, pemerintahan yang menjabat juga tidak memiliki informasi yang cukup tentang hal tersebut. Hal ini tidak terlepas dari ketiadaan dokumen legal yang jelas, publikasi yang kurang memadai, dan hal-hal lain.

Studi ini akan mencoba menelusuri keberadaan dan kepemilikan BUMN-BUMN eIndonesia.

>> Batasan

BUMN adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, termasuk didalamnya perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah dan organisasi-organisasi pemerintah.

Status perusahaan aktif adalah perusahaan yang pada saat dilakukan studi memiliki minimal 80% kebutuhan optimal jumlah pekerja (10 untuk Raw dan Manufacture, 20 untuk Construction) dan 80% dari pekerja tersebut aktif bekerja.

Nilai buku adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendirikan dan mengupgrade company, tanpa memperhitungkan jumlah persediaan barang jadi dan raw material di perusahaan tersebut.

Studi ini tidak mencerminkan pendapat seluruh anggota congress.

Studi ini tidak dimaksudkan sebagai daftar official dari pemerintah sebagai pemilik dan pengelola BUMN, melainkan sebagai hasil penelusuran anggota congress dan harus dianggap sebagai dokumen pembanding.

Studi ini hanya membahas keberadaan dan kepemilikan BUMN tersebut.

Studi ini tidak membahas perlu tidaknya keberadaan BUMN tersebut.

>> Hasil Studi



Berikut adalah hasil penelusuran yang dilakukan penulis tentang keberadaan dan kepemilikan perusahaan-perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai BUMN.

1. Sehat Foundation, dulu Yayasan Sehat

Kepemilikan : Partial (81😵
Nilai Buku : 210 GOLD
Status : Inaktif

Sehat Foundation awalnya didirikan oleh isnuwardana, dengan biaya 40 GOLD. Selanjutnya, presiden om_mudakir dan pemilik awal perusahaan bekerja sama untuk menyediakan RS untuk seluruh region eIndonesia. Pada perkembangan selanjutnya, pemerintah sepakat untuk memberikan dana untuk mengupgrade perusahaan sampai dengan Q4. Dana untuk gaji pegawai juga ditanggung oleh pemerintah. Memasuki v1, perusahaan dibekukan, dan saat ini berada dibawah Org Guardian Force. Berdasarkan studi kami, belum ditemukan kontrak tertulis antara pemerintah dengan pemilik perusahaan mengenai kepemilikan perusahaan, yang ada hanyalah kesepakatan tidak tertulis. Menurut kami, baik pemerintah maupun pemilik awal perusahaan memiliki hak atas perusahaan sebesar nilai investasinya, yaitu pemilik perusahaan sebesar 40 GOLD (19😵 dan pemerintah sebesar 170 GOLD (81😵

2. Ond3l's Hospital, dulu STAR Hospital

Kepemilikan : Partial (49😵
Nilai Buku : 410 GOLD
Status : Inaktif

STAR Hospital dimiliki oleh blink-az, dan sekarang berada dibawah Ond3l Org. Dibeli oleh beliau lalu digunakan sebagai training centre untuk pegawai bidang construction sebelum ditransfer ke Sehat Foundation. Perusahaan ini juga bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan RS untuk region eIndonesia. Cukup sulit menemukan sejarah perusahaan ini, terutama mengenai proses upgrading sampai dengan Q5-nya. blink-az yang dihubungi juga mengaku sudah lupa mengenai proses upgrading ini, apakah ditanggung pemerintah atau dengan dana pemilik sendiri. Satu-satunya petunjuk yang ditemukan oleh penulis adalah artikel presiden Bima, yang menyebutkan:

"Penyediaan Rumah Sakit. [...] Upgrade STAR Hospital menjadi Q5: 200 Gold, dikirimkan ke account STAR Holding oleh NBI"

Berdasarkan studi kami, belum ditemukan kontrak tertulis antara pemerintah dengan pemilik perusahaan mengenai kepemilikan perusahaan, yang ada hanyalah kesepakatan tidak tertulis. Asumsi kami adalah, pemerintah hanya berperan sebesar 200 GOLD dalam proses upgrading sampai dengan Q5, sedangkan biaya pendirian dan upgrading sampai dengan Q4 dibiayai oleh pemilik awal. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun pemilik perusahaan memiliki hak atas perusahaan sebesar nilai investasinya, yaitu pemilik perusahaan sebesar 40+20+50+100 GOLD (51😵 dan pemerintah sebesar 200 GOLD (49😵

3. BUMN, organisasi milik pemerintah, membawahi 6 buah perusahaan:

Nama : BUMN Housing
Kepemilikan : 100% dimiliki pemerintah
Nilai Buku : 20 GOLD
Status : Inaktif

Nama : BUMN Weapon
Kepemilikan : 100% dimiliki pemerintah
Nilai Buku : 20 GOLD
Status : Inaktif

Nama : BUMN Gift
Kepemilikan : 100% dimiliki pemerintah
Nilai Buku : 20 GOLD
Status : Inaktif

Nama : BUMN Moving
Kepemilikan : 100% dimiliki pemerintah
Nilai Buku : 20 GOLD
Status : Inaktif

Nama : BUMN Hospital
Kepemilikan : 100% dimiliki pemerintah
Nilai Buku : 20 GOLD
Status : Inaktif

Nama : BUMN Food
Kepemilikan : 100% dimiliki pemerintah
Nilai Buku : 20 GOLD
Status : Inaktif

4. INTI, organisasi milik pemerintah, membawahi 6 buah perusahaan:

Nama : INTI Iron
Kepemilikan : 100% dimiliki pemerintah
Nilai Buku : 20 GOLD
Status : Inaktif

Nama : INTI Wood
Kepemilikan : 100% dimiliki pemerintah
Nilai Buku : 20 GOLD
Status : Inaktif

Nama : INTI Diamond
Kepemilikan : 100% dimiliki pemerintah
Nilai Buku : 20 GOLD
Status : Inaktif

Nama : INTI Oil
Kepemilikan : 100% dimiliki pemerintah
Nilai Buku : 20 GOLD
Status : Inaktif

Nama : INTI Grain
Kepemilikan : 100% dimiliki pemerintah
Nilai Buku : 20 GOLD
Status : Inaktif

Nama : BUMN Defense System
Kepemilikan : 100% dimiliki pemerintah
Nilai Buku : 390 GOLD
Status : Inaktif

5. IRIS I, organisasi milik pemerintah, membawahi 2 buah perusahaan:

Nama : IRIS I Iron
Kepemilikan : 100% dimiliki pemerintah
Nilai Buku : 40 GOLD
Status : Inaktif

Nama : IRIS I Oil
Kepemilikan : 100% dimiliki pemerintah
Nilai Buku : 40 GOLD
Status : Inaktif

6. BAJA Corp, organisasi Divisi Baja ABeRI, membawahi 3 buah perusahaan:

Nama : Baja Weapons
Kepemilikan : 100% dimiliki pemerintah
Nilai Buku : 20 GOLD
Status : Aktif

Nama : BAJA Gifts
Kepemilikan : 100% dimiliki pemerintah
Nilai Buku : 20 GOLD
Status : Inaktif

Nama : BAJA Iron
Kepemilikan : 100% dimiliki pemerintah
Nilai Buku : 20 GOLD
Status : Aktif

7. DRAGONFLY Corp, organisasi Divisi Capung ABeRI, membawahi 2 buah perusahaan:

Nama : Capung Weapons
Kepemilikan : 100% dimiliki pemerintah
Nilai Buku : 40 GOLD
Status : Aktif

Nama : Capung Gifts
Kepemilikan : 100% dimiliki pemerintah
Nilai Buku : 20 GOLD
Status : Inaktif

8. MASTERMIND Corp, organisasi Divisi Dalang ABeRI, membawahi 2 buah perusahaan:

Nama : DALANG Weapons
Kepemilikan : 100% dimiliki pemerintah
Nilai Buku : 40 GOLD
Status : Inaktif

Nama : DALANG Gifts
Kepemilikan : 100% dimiliki pemerintah
Nilai Buku : 20 GOLD
Status : Inaktif

9. ELITE Corp, organisasi Divisi Elite ABeRI, membawahi 2 buah perusahaan:

Nama : ABeRI's Iron
Kepemilikan : 100% dimiliki pemerintah
Nilai Buku : 90 GOLD
Status : Inaktif

Nama : ELITE Weapons
Kepemilikan : 100% dimiliki pemerintah
Nilai Buku : 190 GOLD
Status : Inaktif

10. Dibawah Org non pemerintah, Co_mpa_nY, membawahi 2 buah perusahaan:

Nama : Iqlima
Kepemilikan : Parsial (73😵
Nilai Buku : 390 GOLD
Status : Inaktif

Iqlima awalnya adalah perusahaan privat Q3 milik all-x yang biaya upgrading menjadi Q5nya dibiayai oleh pemerintah sebesar 300 GOLD. Berdasarkan studi kami, belum ditemukan kontrak tertulis antara pemerintah dengan pemilik perusahaan mengenai kepemilikan perusahaan, yang ada hanyalah kesepakatan tidak tertulis. Menurut kami, baik pemerintah maupun pemilik awal perusahaan memiliki hak atas perusahaan sebesar nilai investasinya, yaitu pemilik perusahaan sebesar 40+20+50 GOLD (27😵 dan pemerintah sebesar 300 GOLD (73😵

Nama : KOMA Warehouse
Kepemilikan : 100% dimiliki pemerintah
Nilai Buku : 40 GOLD
Status : Inaktif

11. LOGISTIK ABeRI, organisasi Divisi Logistik ABeRI, membawahi 2 buah perusahaan:

Nama : ABeRI's Diamonds
Kepemilikan : 100% dimiliki pemerintah
Nilai Buku : 20 GOLD
Status : Inaktif

Nama : Aberi Iron II
Kepemilikan : 100% dimiliki pemerintah
Nilai Buku : 20 GOLD
Status : Inaktif

>> Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi, pemerintah eIndonesia diketahui memiliki kepemilikan di 29 buah perusahaan, yang beroperasi meliputi seluruh jenis industri. Dari 29 buah perusahaan tersebut, 3 dimiliki secara bersama dengan pihak ketiga, dan seluruhnya tidak dilengkapi dengan kontrak yang memadai.

>> Sumber

Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan

PRADANA (Juli 200😎 - LINK
VLAVIN (Agustus 200😎 - LINK
ANDIE WICAKSONO (September 200😎 - LINK
BIMA (Oktober 200😎 - LINK
n3m0 (November 200😎 - LINK
Claussen (Desember 200😎 -LINK
Bolodewo (Januari 2009) - LINK
Aban (Februari 2009) - LINK

Publikasi ABeRI - LINK

Wawancara dengan berbagai pihak berkepentingan