[MENSOSPOL-eIDC]DUALISME KEPEMIMPINAN PANTASKAH ??
Eraclev
perjuangan ini akan terus muncul jika ada hak-hak yang tertindas...
HAIL eINDONESIA
LATAR BELAKANG MASALAH
Judul ini di ambil dari usulan Gerusan
Dewasa ini masalah dualisme kepemimpinan sudah tidak terdengar lagi gaungnya namun di awal kepemimpinan Presiden yang baru muncullah sebuah masalah mengenai dualisme dimana wakil presiden kita merupakan anggota congress yang berujung pada keputusan mundurnya Wakil Presiden sebagai Anggota kongres, Sebelum mulai lebih jauh mari kita mengingat-ingat sejarah..
Dualisme kepemimpinan pertama kali bergulir pada masa pemerintahan Sychev Draienfeld ini dimana beberapa mentri dan wakil presidennya sendiri adalah anggota kongres, isu ini dilontarkan dari salah satu partai besar yang bergaris keras Partai Komunis eIndonesia (PKeI) sampai muncul Petisi dari ketua kongres pada saat itu yaitu Vlavin ini bisa dibilang ini awal dari perubahan eIndonesia ke yang lebih baik lagi..
Seperti kita ketahui sebelum dilontarkannya isu ini tepat pada zaman beta dan v1 awal dimana 1 orang bisa menjabat lebih dari 2 jabatan, setelah munculnya congress pun seperti itu dimana anggota congress bisa menjabat pula di pemerintahan..
Masalah dualisme jabatan ini sepertinya akan berulang-ulang di masa yang akan datang.. Sebelum masalah dualisme ini menjadi polemik yang lebih besar dan merusak persatuan dan kesatuan kita karena dimanfaatkan oleh berbagai pihak maka sebaiknya masalah ini kita selesaikan sekarang juga..
Sekiranya kita perlu kembali mendiskusikan ini,
Surakarta, 9 April 2012
Mentri Sosial dan Politik eIndonesia
Demon war
PEMBAHASAN
A. Apa itu dualisme kepemimpinan
Dualisme dan Rangkap jabatan ini merupakan kontroversi yang sudah cukup lama terjadi pada eRepindo, tidak hanya pada masa kini saja..
Dualisme dan Rangkap jabatan ini bisa berbentuk macam-macam:
# Eksekutif - Legislatif
# Aberi - anggota partai politik
# Ketua Partai - Aberi
# Eksekutif - Ketua Partai
Maupun dual jabatan yang lain yang mungkin saja terjadi.
Dual Jabatan yang paling sering dilakukan adalah antara eksekutif-legislatif dengan beberapa skenario sebagai berikut:
1. Menjabat sebagai Mentri, kemudian menjabat juga sebagai Kongres
2. Menjabat sebagai Kongres, kemudian menjabat juga sebagai menteri
Biasanya setelah diprotes rakyat, orang yang melakukan dualisme akan mengundurkan diri pada salah satu jabatan..
Seperti yang dilakukan beberapa orang termasuk wakil presiden kita saat ini..
B. Pendukung dualisime jabatan/kepemimpinan
Dari pihak Pro alasan umum terjadinya dual jabatan adalah karena kurangnya orang yang bisa mengisi jabatan tersebut (kompeten/mampu) (atau bisa juga kurangnya orang yang mau) untuk mengisi satu posisi yang sangat strategis dalam lembaga kenegaraan (biasanya yang sulit adalah mencari mentri). Ada juga yang menjadi dasar masalahnya adalah mengenai ketika sudah mengundurkan diri hal tersebut menjadi dikatakan sah karena secara sistem tertulis mereka tidak lagi dapat dikatakan anggota congress ataupun mentri (jika mengundurkan diri dari mentri menjadi congress)..
Apa lagi pada waktu dulu Jabatan mentri benar-benar dijalankan sebagai mana mestinya dari awal pemerintahan tidak seperti sekarang yang sepertinya terlihat hanya menumpang nama saja.. Sehingga yang berniat dan mau menjadi mentri hanyalah sedikit sekali, dan yang mampu pun tidak banyak.. kongres kan memiliki kekuatan saat memutuskan bersama. Ada pula yang mengatakan percuma ketua kongres/anggota kongres mati2an menginginkan apa yang ia mau, kalo ternyata anggota kongress yang lain maunya yang lain.. Banyak juga yang megang jabatan cuma satu, tapi kerjanya tidak beres dan sering dihujat dan dimaki malah sepertinyanya bagus ada perwakilan gov di kongres, jadi tidak perlu lama2 nunggu perwakilan gov yang terkadang sering telat datang saat rapat Kongres-Gov..
jadi, intinya bukan pada dualisme jabatannya, tapi bagaimana pelaksanaan jabatan tersebut dilakukan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab..
C. Penolak dualisime jabatan/kepemimpinan
Dari pihak kontra ada anggapan banyak rakyat yang ingin menjadi kongres setia dari awal sampai akhir jabatan mereka.. Sayangnya mereka tidak terpilih.. Sementara orang yang terpilih malah resign dari kongres untuk menjadi mentri.. Padahal, Kongres tidak bisa digantikan begitu saja (harus melalui pemilu tahap berikutnya), sedangkan mentri bisa langsung diganti atau dipilih oleh presiden..
Bukan cuma takut tidak dapat berhasil menjalankan tugasnya dengan baik namun juga takutn akan hilangnya independensi dari wakil rakyat kita (kongres)..
bukan cuma karena keyakinan bahwa kongres pasti tidak akan mampu bekerja objektif menilai kinerja gov..
Sulitnya sistem pengawasan dan kerja yang berat menjadi dasar penolakan dualisme jabatan apa lagi ada fungsi impeachment yang jika ia menjadi mentri dapat dipastikan tidak mungkin memilih impeach sejelek apapun presiden yang saat itu menjabat.. Mungkin sedikit orang yang mau ditunjuk menjadi kabinet. Tapi, masih banyak orang yang bisa dan mau menjadi kongres. Namun, malah para kongres merangkap jabatan sebagai kabinet. Secara kasat mata, mereka terlihat rakus akan jabatan..
Lagi pula kongres dikasi kewenangan oleh vitur untuk mem-vote untuk menerima atau menolak suatu kebijakan pemerintah.. Funginya supaya pemerintah tidak seenaknya membuat kebijakan..
Sekiranya itu yang dapat saya paparkan mengenai permasalahan ini selanjutnya tergantung diskusi yang akan kita lakukan
PENUTUP
D. Perturan
1. jika anda anggota partai setelah comment silahkan gunakan dibawahnya tanda partai anda contoh ::
isi comment yang berhubungan dengan artikel
===
Frontal atau PReI atau PKS atau dll..
2. jika anda non partisan silahkan comment saja tidak perlu menggunakan tanda partai
3. jika ada yang merusuh saya akan mencoba PM ketua partai untuk menegur anggotanya yang merusuh
4. Anda boleh membantah, menerima, atau mempertanyakan kembali apa yang disampaikan komentator..
5. Bagi komentator terbaik menurut MenSosPol akan mendapatkan hadiah 1000 IDR setiap artikel diskusi
6. Artikel akan berhubungan sekitar permasalahan eIndonesia perlu digaris bawahi hal ini dilempar kemasyarakat bukan sebagai penambah masalah namun hanya bentuk penyelesaian masalah dan diskusi diharapkan tidak ada yang menggunakan diskusi ini untuk lebih memperparah keadaan JIKA ada sebuah diskusi yang dirusak oleh sebagian orang untuk memperpanjang dan memperkeruh masalah maka saya sebagai MenSosPol akan menghentikan dengan paksa (dengan cara menghapus artikel) dan mungkin akan memberhentikan PROKER ini..
7. eIDC untuk masalah "Dualisme kepemimpinan pantaskah ?? akan di berhentikan pada saat artikel ini hilang dari peredaran (2 hari setelah artikel ini terbit)
Tujuannya adalah ::
- melihat kekompakan Partai
- meramaikan media eIndonesia
- sebagai promosi partai-partai eIndonesia
Hail eIndonesia !!
Tertanda,
Mentri Sosial dan Politik
Demon War
Jadilah nubi yang aktif, handal dan mandiri.
eIndonesia memerlukan bibit-bibit baru seperti kalian.
Bersemangat, percaya diri dan mementingkan komunitas dari pada kepentingan pribadi serta cerdas dan kreatif
KAMI MASIH ADA !!
PERJUANGAN TANPA BATAS
Like a Cloud
like a Rain
Like a Snow
Together in Sky..
Comments
Diskusi dimulai dari anda ..
he7
biar aja dualisme
mo tigalisme ato empatlisme yg penting bisa kerja
ga masalah..lagian emg lo yg nolak mau duduk di kabinet?
klo bilang ga boleh dualisme..ajukan diri donk
GA BOLEH DUALISME...SINI GW BANTUIN..MASUKIN GW KE KABINET
nah..itu baru bisa 😛
lagian sepanjang gw maen game ini
sangat jarang anggota congress memiliki inisiatif dan fungsi kontrol
sangat jarang..bukan ga ada 😃
UUD eIndonesia sudah ada dan sudah mencantumkan masalah dualisme ini
tolong disosialisasikan terus, ngga gampang buatnya sampai berbulan2x ini https://docs.google.com/View?id=dc9xgkjb_69hcrdnpcm&pli=1
pasal 15 ayat (4) : "Anggota Kongres Indonesia TIDAK diperkenankan masuk ke dalam struktur Pemerintah"
Wew artikel saya dimasukkan wkwkwk.
Untuk kondisi ideal/default, saya setuju AvanT saja.
Untuk kondisi2 tertentu, karena memang tidak jarang terjadi sulit mencari kabinet, saya setuju threesecond.
Partai: PKEI
@Avant
Ini hanya sekedar diskusi dan sharing yang nantinya akan saya jadikan buku dan saya kumpulkan pembahasannya kemudian saya simpulkan sehingga kedepannya tidak akan menjadi masalah lagi dikemudian hari sharing ini atau diskusi ini tidak akan mengganggu jalannya UUD..
Hanya diharapkan dengan diskusi dapat menambah tali silaturahmi dan pertemanan serta komunikasi yang baik..
Kabinet :: MenSosPol
grw
oh pake partai yak, yo wes ane IDS (Indonesian Democratic Socialist) maap bru ngeh
Menurut montesque dalam pemerintahan, kekuasaan dibagi menjadi tiga: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini dimaksudkan agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan di satu orang saja, sehingga rawan kesewenang-wenangan. Dalam eRep, kekuasaan eksekutif dijalankan presiden dan kabinetnya, sedangkan legislatif dan yudikatif dijalankan kongress.
Jika terdapat orang yang menjabat di eksekutif menjabat juga di legislatif, maka sesungguhnya sistem pembagian kekuasaan ini menjadi percuma dan tidak berfungsi. Kita tidak bisa yakin dengan keputusan legislatif jika dia juga menjabat eksekutif, apakah keputusannya benar-benar netral atau diarahkan untuk kepentingan pihak eksekutif?
Saya juga menolak argumen kurangnya personil di pemerintahan. Saya perhatikan, tidak semua menteri mempublish prokernya, tidak semua menteri membuat LPJ. Kalau kondisinya seperti itu, tidak perlu banyak menteri, cukup satu dua saja yang memang benar-benar dibutuhkan.
===
PKS
saya menolak dualisme legislatif-eksekutif dalam kabinet.
alasannya karena saya dulu waktu nyapres dihadang mati-matian karena isu ini. 🙂)))
-=-=-=-=-=
Frontal
wkwkwkwkwkwwk, masih yak : ))
Gw pribadi sih setuju2 aja
Kinerja menurun?
Udah sering terjadi disini, dan ga mempengaruhi kinerja sama skali
Baik itu di GOV atau Cong, kerjaannya ya lancar2 aja
Well, Congress emang udah jarang ada aktivitas
Tugasnya ya cuma vote2 doang, rapat sminggu skali aja udah sukur
Jd hampir mustahil ada istilah "rapat GOV bentrok sm rapat cong"
Dualisme?
Apa tagline dr erep? The New World?
Masalah dualisme itu kan dipermasalahin gara2 di RL bgitu
Kenapa di eRep harus ngikutin RL?
Bukannya daya tarik dari erep itu dr kerjaan2 ganda bgini?
Bisa jd writer, tanker, GM, mentri, cong dalam skaligus
Lagian, udah liat kan pres kita ini
Blom ada kinerja apa2 gara2 masih sibuk nyariin mentri
Well, kcuali Demon War, paling aktif
Hail Demon War!!
wkwkwkwkwkwk
============
Ga punya partai
@Rawst_Berry
Sindirannya gak ketara tapi dalem..
wkwkwkwwkwk
===
MenSosPol
fhdi
Dualisme?? why not?
udah bisa dibilang orang2 yg mau bekerja untuk gov alias ngurusin negara ini udah sedikit skali di eIndonesia, kebanyakan cuman follower yang cuman ikut2an aja.
klo emang orang yang kerja bwt gov udah jadi conggres member, mau gimana lagi.
jadi gov di erep kn gak ada di game mechanic, ndak dapet apa2 pula.
orang lebih suka jadi conggres member, modal "vote" dpt medal n 5G
kerjaan cuman vote doank...
==========
LSM TOP
Rawst_Berry Day 1,601, 16:49
Dualisme?
Apa tagline dr erep? The New World?
Masalah dualisme itu kan dipermasalahin gara2 di RL bgitu
Kenapa di eRep harus ngikutin RL?
Bukannya daya tarik dari erep itu dr kerjaan2 ganda bgini?
Bisa jd writer, tanker, GM, mentri, cong dalam skaligus
VOTED bgt.. HAHA kalo game sama kek RL, eRep dah ga jadi NEW WORLD lagi.. the other DISGUSTING WORLD..
==========
LSM TOP
dualisme?
emangnya udah gak ada orang orang yg kompeten lagi apa?
kenapa 2 jabatan bisa milik 2 orang?
karena di eIndonesia, regenerasi dalam bidang pemerintahan ama cong udah gak ada
yg jadi Cong itu itu mulu itu itu mulu, yang jadi Gov itu itu lagi itu itu lagi
kemana regenarsinya?
Dualisme ? NO ! !
masih banyak nubi nubi yang kompeten menjawabat di pemerintahan ama di Gov
========
Golkus
mau bahas yang dualisme mentri-congress
kalo dari segi teknis, beberapa fitur di congress itu kan sebenernya tugas dari pemerintah, membuat proposal selain impeachment itu kan tugasnya pemerintah, congress cuma mengesahkan. nah, mungkin biar programnya pemerintah jalan, salah satu strateginya yaitu ada beberapa orang pemerintah yang masuk congress biar bisa bikin proposal, misalnya ada MoF ada program menambah pemasukan treasury dengan cara menambah tarif pajak, kalo mau programnya jalan dia kan mesti bikin law baru soal tarif pajak, sedangkan kalo mau propose law pajak kan mesti jadi congress. artinya, dualisme mentri-congress boleh aja selama yang dipropose pemerintah/mentri berkaitan sama bidangnya.
kalo dari segi etika, di mana mana yang namanya congress kan kerjanya kontrol kinerja pemerintah, kalo yang ngontrol malah ikutan kerja, siapa yang ngontrol kerjaan dia? kalo komisaris merangkap manajer, siapa yang ngontrol kerjaan manajer? ga ada lagi kan fungsi controling
jadi kalo menurut aku masalah dualisme ini semua salahnya si ngademin, bikin fitur politik jelek begini, tugasnya pemerintah malah dipasang di parlemen
bagus kan komennya? minta 1000 idr ya om
DUALISME SAYA TIDAK SUKA
SUKANYA THREESOME ATAU GANGBANG
============================
PARTAI KOPAJA
Kalau mau negara sehat manalah bisa dualisme. Udah jelas itu.
Jangan dengar kata si BadMail. Pacar Mariam Belina dia itu bang
IDS.
Alasan saya pro Dualisme :
masih adakah yang suka rela ngurusin eIndonesia ini?
bukan untuk kepentingan parte atw kepentngan golongan??
tapi untuk kepentingan eIndonesia bersama.
orang eIndonesia yang kompeten? banyak...
yang mau ngurus eIndonesia melalui Gov?? hm...
*mau disini berarti dia suka rela mau ngajuin diri, bukan ditunjuk*
============
LSM TOP
pasal 15 ayat (4) : "Anggota Kongres Indonesia TIDAK diperkenankan masuk ke dalam struktur Pemerintah"
Na ini udah jelas... ngapain nanya lagi kau demon?? g ada bahan apa??
======================
KOPAJA-PERJUANGAN
@neo_Ryan
Ya memang di UUD di jelaskan tidak boleh ada dualisme namun kenyataannya ??
Masih banyak bukan yang melakukan dualisme..
Apakah berjalan UUDnya ??
karena itu saya membuka bahan ini
===
MenSosPol
gi7
Pasal 18
Wewenang Presiden adalah:
e. Membentuk Kabinet yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk membantu jalannya pemerintahan.
dipenjelasan cuman "sudah jelas" disitu tidak ada larangan presiden untuk membentuk kabinet yang berasal dari conggres.
==========================================================================
LSM TOP
pasal 15 ayat (4) : "Anggota Kongres Indonesia TIDAK diperkenankan masuk ke dalam struktur Pemerintah"
Kalau mau masuk ke struktur, anggota kongress harus mengumumkan pengunduran dirinya dari kongress. Tkyu
IDS (lupa terus).
😁^ jelas donk
karena di pasal 15 dah disebutkan ga boleh masuk cong
=="
TP GW MENDUKUNG SELAMA GA ADA YG RELA MENGAJUKAN DIRI
Bong :
Kalau mau masuk ke struktur, anggota kongress harus mengumumkan pengunduran dirinya dari kongress. Tkyu
ada dasarnya gak 😃 atau cuman penafsiran dari Bong aja
di UUD ndak ada
atw UUD na perlu di amandemen..
biar jelas dan tidak ada pasal2 yang bertentangan
================
LSM TOP
ais.. baru sadar ternyata masih draft... -____-"
lanjut lah debatnya..
........
buat gw pribadi, jelas menolak dualisme..
"g ada yg kompeten, makanya dualisme boleh"....???? mau sampe kapan nunggu yg kompeten kl g pernah d kasih tanggung jawab..
kopas dr komen kawan
29XeparatTerhormatDay 1,601, 06:46 "Pohon pun harus rela menggugurkan daun dari ranting-rantingnya dan menggantinya dengan daun yang baru.."
============
KOPAJA-PERJUANGAN (yes.. gw g lupa)
Saya nubi yang aktif, handal dan mandiri.
dan jika kalian menyumbang 20 G sama saya,, akan sangat membantu 😃 😃 😃
============
minta 1000 idr \o
Masalah yg perlu disoroti adalah:
Ada ga tugas lain dari congress slain yg di fitur erep?
Apa cuma mentok di debat presiden?
Gw inget jaman Wizzie_Don jd pres
Dia ngajuin sesuatu (apa yak, gw lupa) ke congress
Dan itu bukan fitur congress secara erep
Tp krn congress lama, dia bkin artikel yg isinya:
"gw bekuin lo cong! kputusan gw ambel senderee!"
Gw jg inget pas Arya Gunawan jd presiden *wkwkwk*
Dan ngajuin ke congress proposal dari Serb n Hung
Waktu itu ada strategi yg cukup epic, tp butuh melepas keperawanan
Ada pro kontra dari cong, but at that time mostly pro
*sayang batal, bukan krn isu perawan, tp krn perang besar di Rhone Alps klo g salah*
Dulu juga ada masalah AIRRA yg dibahas sm cong
Gw ngecong 5x, dan 5x itu bahas AIRRA mlu
walaupun akhirnya dibackstab jg sm ozi
Dan jangan lupa dengan Komisi Konstituantenya bang AvanT
Komisi itu dibikin sama congress
Pembentukannya jg ada rapat mengenai wewenang komisi tsb
Apakah mereka yg ngesahin atau mereka ngajuin dan cong ngesahin
*dah lupa2 inget gw ama ini, dah lama banget X D*
Intinya dlu itu cong punya banyak kerjaan
Bukan cuma jualan CS, jadi kacung donate NBI, n ajuin law suka2
Klo cong sudah sperti itu lagi, jelas cong ga boleh dualisme
Karena sperti komen gw sblumnya, bakal ada bentrok2 sm urusan GOV
===========
Ga Punya Partai
Dari congress beberapa bulan kebelakang, terlihat adanya tren bagi congress menjadi sekadar penekan tombol YES atau NO saja. Ini terlihat dengan banyaknya yang tidak hadir dalam rapat cong yang rutin dilakukan, sehingga mereka hanya tinggal melihat log dan menentukan pilihan votenya dengan melihat keputusan rapat. Jadi congress sekarang lebih kearah eksekutif daripada legislatif.
Mengenai Miss*AllSunday sebagai wapres di kabinet ane, beliau belum berfungsi sebagai wapres hingga waktu pengunduran dirinya sebagai anggota congress. Jadi mengenai dualisme, bisa ditentukan dengan pengertian masing-masing mengenai kata tsb.
Dualisme sendiri sepertinya masih ada di luar negeri, contohnya dari negara ONE:
Slovenia: fok33r yang merupakan congress juga menjabat menjadi vMoFA negara tsb.
UK: Lily Jayne Summers yang merupakan congress juga menjabat menjadi vMoFA negara tsb.
Hungary: szenko1 menjabat sbg vMoD padahal anggota congress juga
Dan saya setuju dengan pendapat om Bad Mail maupun om threesecond, sulit sekali menemukan orang-orang yang suka rela membantu eIndonesia melalui gov.
Apalagi banyak kader aktif dari tiap partai yang terpilih menjadi congress, ditambah dengan kondisi RL bagi banyak orang yang mulai bergelut dengan UN membuat pencarian orang makin sulit. Contohnya: AncientSquare, BigBlackLong, Revip, Nurmillaty A.M, Laskar Allah.
Referensi dualisme: Access list ONE
===
Kabinet :: Presiden
Kalau mau masuk ke struktur, anggota kongress harus mengumumkan pengunduran dirinya dari kongress. Tkyu
Statement yang ini, tidak ada tertulis di UUD.
Tapi yang ini jelas : (4) Anggota Kongres Indonesia tidak diperkenankan masuk ke dalam struktur Pemerintah
Jadi kalau si congress mau masuk ke struktur pemerintah, dia tidak diperkenankan. Agar diperkenankan, secara logis dia harus mundur dari kongres.
menurut saya setiap calon presiden yang mengajukan diri, harus melangkapi diri dengan proker beserta draft kabinetnya sehingga para pemilih bisa melihat bagaimana gambaran kabinet secara keseluruhan dari awal. Calon presiden dalam memilih anggota kabinet harus ada dasarnya juga, dan hal ini bisa dibahas di dalam debat capres. Sehingga semisal terjadi masalah terkait dualisme kabinet harusnya bisa diselesaikan sebelum pemilihan karena hal itu dapat berpengaruh pada preferensi pemilih dalam memilih calon tersebut.
BigBlackLong mau UN?
wkwkwkwkwkwk
Haramkan Dualisme !!!
Anggota Kongres terpilih jangan lagi diganggu gugat, mereka punya hak untuk propose 2 law dan hak voting yg bisa mempengaruhi suatu law dan mungkin law itu berkaitan dgn kebijakan gov.. biarkan haknya itu sampai masa jabatannya berakhir..
Kongres dah digaji mimin 5G, medal dah nyala pula, ga seenaknya maen resign.. jangan lagi terlibat di gov.. dan biarlah ini menjadi sebuah tantangan buat pres terpilih untuk mencari kabinetnya selain dari anggota kongres..
-=-=-=-=-=
Frontal
@Rawst_Berry:
om BBL masuk kategori 'banyak kader aktif dari tiap partai yang terpilih menjadi congress'. demikian dengan AncientSquare dan Revip.
Yg UN itu kk Nurmillaty dan Laskar Allah.
CMIIW
@ pak pres : ini kita ngomongin negara eINDONESIA.. bukan negara ONE... jadi negara2 one mo gmn terserah kebijakan mreka.. kita d sini udah ada draft UUDnya yg dibikin g asal2san juga..
mengenai pasal 15 (4) Anggota Kongres Indonesia tidak diperkenankan masuk ke dalam struktur Pemerintah..
coba d cerna itu.. logikanya kl udah masuk kongres, ya udah d kongres aja sampe masa jabatannya selese, bukan malah dia ngelepas kongresnya untuk masuk jajaran gov.. pres harus mencari staf d luar anggota kongres..
(setuju sama komen F16)
terima kasih
kita bicara pada saat kondisi eIndonesia yang ideal,
banyak player aktif yang mau berperan dalam gov.
tp liat kondisi dan keadaan eIndonesia skrg ini.
jarang sekali yg mau menjadi gov (ya iyalah,, medal gak ada, G gak dpt cuman dpt caci maki dan hujatan doank), orang2 lebih memilih jadi conggres (klo ane liat cuman vote2 doank kerjaannya, dpt medal n G pulak. *masalah jual CZ itu kembali ke orangnya masing2😉
so.. bagaimana klo udah gini? *liat sndr kn, lom apa2 udah ada beberapa menteri yg ngundurin diri*
apa gov nantinya cuman berisi president sedangkan di conggres ada player yg mau membantu menjadi gov.
untuk eIndonesia yg player na udah jarang aktif saya rasa ndak apa2 ada dualisme, tapi pada saat kondisi eIndonesia udah banyak player yg aktif lagi no more dualisme.
Oh tambahan buat pendapat saya.
Kalo dualisme antara Aberi - Politik (misalnya rangkap aberi - ketua partai, aberi - kongmen, atau aberi - menteri) saya setuju wkwkwkwk. Selama dia tidak memegang jabatan kepemimpinan di aberi.
====
Partai Kopaja eIndonesia.
GILA KOMENNYA BANYAK AMAT.... AKU MALES BACA KOMEN..... JADI LANGSUNG IKUT KOMEN AJA...
NICE OM OM DEMON WAR...
Nurmi masih kelas 1 SMA, mana UN dia. dia sibuk ikut olim ama uts kalau gak salah.
BBL itu udah tua. 😛
yang UN itu laskar_allah.
=========
menurut saya sih. daripada isu dualisme. kenapa gak isu regenerasi aja? dari dulu muka itu-itu mulu. paling enggak bisa ngajari juga buat yang dibawah kalian itu bagaimana rasanya mengemban tugas dari gov.
cong disini tugasnya cuman app cz, donate ama vote doank. lagian juga banyak laporan, cong jarang hadir kalau rapat. itupun kalau ada rapat.
menteri yang keluarin proker, lpj bisa dihitung dengan jari. tiap bulan ganti pres, menterinya siapa aja juga gak tahu. karena gak ada tanda-tanda.
dualisme boleh menurut ane *kalau menurut UU eI kan gak boleh*. asalkan dualismenya bukan antar pimpinan tertinggi aja.
=========
pake partai?
jangan wes. toh ane gak paham politik juga.
Vote
_😑_😑_-
PRM
kalau komen ane sebelumnya "belepotan", PM aja. ntar ane hapus.
Kalo menurut gw sih sah-sah aja ada dualisme yang ada sekarang. Jujur ya,gw ga pernah peduli soal dualisme atau ngga. Yang paling gw peduliin adalah kinerja orang tersebut. Kalo emang kinerjanya dah bagus dan oke kenapa ngga? Kan yang penting dia mampu. Memang sih banyak yang bilang kalo kita dualisme maka hasil kerjaan itu orang ga akan maksimal. Mungkin gara2 konsentrasinya pecah ke 2 pokok kerjaan itu. Tapi banyak juga orang yang sukses walaupun dia dualisme di bidang pekerjaannya. Toh ini juga namanya politik,dari dulu sampe sekarang mana banyak orang yang nyebur ke bidang beginian? Makanya itu muncul dualisme dalam politik. Ga penting apa jabatannya,kapan lahirnya,atau latar belakang dan sebagainya. Yang penting cuman 1,yaitu kualitas.
Soal kuantitas ya juga ga ngaruh. Contohnya ada cong berjumlah 25 orang dan semuanya ga dualisme,tapi kalo mereka semua ga punya skill dan manajemen yang baik mana bisa maju? Beda lagi ceritanya kalo ada satu orang yang dualisme jabatan serta politik dan skill serta manajemennya bagus kenapa ngga? Pasti bagus kok hasilnya. Dan yang pasti itu semua kembali ke niat diri kita sendiri untuk melakukannya.
Contoh diatas hanya berlaku pada "Dualisme" jabatan dan politik. Beda lagi kalo ada dualisme ideologi eNegara. Itu udah pasti menghancurkan persatuan negara tersebut.
Kalo kayak gini kita kembali ke kodrat awal. Secara hakikat perbedaan serta dualisme itu selalu ada dan menemani kita kapan aja. Ga selamanya dualisme itu positif,dan ga selamanya dualisme negatif. Semua tergantung ke kita gimana cara menyikapinya dengan baik dan berpedoman kepada kepentingan semua serta harus dilandasi niat ikhlas 😇
😁 atas gw panjang amat😃
gw pro dualisme!
alasannya,, jelas,, kita kekurangan SDM!
kalo masalah fungsi kontrol seperti yang telah diungkapkan,, itu benar ane tidak mengelak..
tapi dengan keterbatasan yang ada di game ini, baik dari segi SDM, fitur dan lain lain,, kayaknya gak adil deh.
kalo mo menerapkan peraturan dan asas di RL dengan di EREP,, harus selaras semuanya.. jangan setengah2. karena ini keterbatasan game bung,, tidak ada hukum yang mengikat.. apalagi itu hukum yang dibuat oleh player itu sendiri.. jadi jelas EREP tidak sama dengan RL!
sama halnya dengan penerimaan CZ, Presiden yang korup dll.. adakah hukum yg mengikat buat mengadili mereka? selain sangsi moral tentunya
so jangan dipikirin2 "mbulet2" bisa pusing kelean ntar.