Join the new world

Salam,
Regards,

Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa eIndonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi yang menjadi dasar Negara. Dan Pancasila yang merupakan saripati budaya asli eIndonesia dapat menjadi perekat kemajemukan ideology yang berkembang dengan bebas di Republik ini. Pancasila mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Sehingga kemajemukan dan perkembangan ideology asing di Republik ini tetap dapat mencirikan karakter bangsa eIndonesia yang berbeda dari bangsa lainnya. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi politik, berdasarkan Pancasila dan eUUD, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional.
Resilience of the nation's ideology is an eIndonesia mental condition that is based on belief in the truth of the ideology that becomes the basis of the State. And Pancasila which is the quintessence of the original culture can be the glue of eIndonesia pluralism ideology that developed freely in this Republic. Pancasila contains the ability to raise and maintain national unity and the ability to prevent penetration of foreign ideologies and values that are inconsistent with national identity. So the pluralism and development of foreign ideology in this Republic is still able to characterize the different character of the eIndonesia nation from other nations. Political resistance is a condition of political life which is based on political democracy, based on Pancasila and eUUD, which contains the ability to maintain political stability and the dynamic sound and the ability to apply active independent foreign policy devoted to the national interest.



Pembangunan bidang politik dikembangkan dengan tetap mengacu pada kaidah penuntun, khususnya pandangan integralistik bangsa Indonesia, lembaga kongres, demokrasi politik berdasarkan Pancasila, dan pelaksanaan pemerintahan.
Political development is developed with due reference to the guiding principles, particularly the integrative view of the Indonesian nation, congress agencies, political democracy based on the Pancasila, and implementation of government.

Pandangan integralistik bangsa eIndonesia dan paham kekeluar¬gaan yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa yang dijadikan kesepakatan dalam penyusunan eUUD harus dijadikan paham kebangsaan eIndonesia untuk makin memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik eIndonesia. Untuk itu adanya golongan dalam masyarakat eIndonesia dan hak asasi perseorangan melalui kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat di depan umum diakui keberadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
eIndonesia integrative view and the familial forms that is rooted to national cultural values are used in the preparation of the eUUD agreement must be understood by eIndonesia to further strengthen national unity in the Unitary State of Republic of eIndonesia. Therefore, any group in society of eIndonesia and individual rights through freedom of association, assembly, and their opinions publicly acknowledged its existence in accordance with statutory regulations.



Kongres sebagai lembaga permusyawaratan/perwakilan yang anggotanya dipilih, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan negara Republik eIndonesia.
Congress as a consultative body / elected representatives, established under the legislation is the embodiment of Pancasila democracy in the administration of the Republic of eIndonesia



Demokrasi politik berdasarkan Pancasila pada hakikatnya adalah wujud kedaulatan di tangan rakyat yang diselenggarakan melalui permusyawaratan/perwakilan, berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa dalam penyelesaian masalah nasional yang menyangkut perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sejauh mungkin ditempuh jalan musyawarah untuk mencapai mufakat bagi kepentingan rakyat. Penyelengggaraan pemerintahan Republik eIndonesia tidak mengenal pemisahan kekuasan secara murni, tetapi menganut pembagian kekuasaan berdasarkan paham kekeluargaan. Dalam demokrasi Pancasila yang menganut paham kekeluargaan tidak dikenal bentuk-bentuk oposisi, diktator mayoritas, dan tirani minoritas. Hubungan antara lembaga pemerintahan dan antarlembaga pemerintahan dengan lembaga negara lainnya senantiasa dilandasi semangat kebersamaan, keterpaduan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Hukum nasional, sebagai sarana ketertiban dan kesejahteraan masyarakat yang berintikan keadilan dan kebenaran, harus dapat berperan mengayomi masyarakat serta mengabdi pada kepentingan nasional.
Politics based on Pancasila democracy is essentially a form of sovereignty in the hands of the people who carried out through consultative / representative, based on the noble values embodied in the Pancasila. Pancasila democracy implies that in the resolution of national issues related to life of the society, nation and the state as far as possible have taken the path of deliberation to reach consensus for the benefit of the people. Enforcement of Republic of eIndonesia administration does not recognize the separation of powers in a pure, but the embrace of power sharing based on the understanding of kinship. Pancasila democracy that adopts familial forms is not recognizing of opposition, the dictator majority and minority tyranny. The relationship between government institutions and between institutions of government with other state agencies based is always on the spirit of togetherness, integrity, and openness in charge. National law, as a means of public order and welfare of the nucleus of justice and truth, must be able to protect the society and the role to serve the national interest.

Bogor, April 25, 2012
=====
frontal tapi tidak brutal
frontal but not brutal