Join the new world

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menyatakan kegeramannya lantaran sudah berkali-kali perintah untuk menenggelamkan kapal dikeluarkan, tetapi instruksi itu baru dilaksanakan. Panglima Armada Barat Mayor Jenderal TNI Widodo yang menjadi eksekutor dalam proses penenggelaman kapal itu berdalih bahwa TNI AL masih menunggu proses hukum terhadap kapal-kapal yang disita itu berkekuatan hukum tetap.

“Kami loyal kepada Presiden untuk melakukan apa pun harus kita kerjakan, hanya memang pelaksanaannya kita back up dengan hukum yang benar. Jadi betul-betul sudah inkracht sudah dirampas oleh negara, kemudian setelah dirampas kan terserah negara. Perintah Pak Presiden tenggelamkan, ya kita tenggelamkan,” ujar Widodo di Istana Negara, Kamis (18/12/2014).

Widodo mengakui saat ini memang baru ada tiga kapal yang sudah berkekuatan hukum tetap. Namun, dia memastikan bahwa pekan depan kapal-kapal yang akan ditenggelamkan lebih banyak lagi.

“Nanti minggu depan ada lagi, minggu depannya ada lagi, dan terus selalu ada. Kita tunggu saja,” ungkap Widodo.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyoroti kesiapan jajaran pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang mencuri kekayaan di perairan Indonesia. Jokowi menyindir instruksinya untuk menenggelamkan kapal-kapal ilegal baru dilaksanakan setelah tiga kali diingatkan.

“Dua bulan lalu, saya perintahkan langsung, kapal-kapal yang masih berani masuk perairan kita dan melanggar, saya perintahkan saat itu langsung tenggelamkan! Tetapi, perintah itu sampai tiga kali, baru ada yang tenggelam,” sindir Jokowi di hadapan para gubernur dan bupati serta wali kota yang hadir di acara Musrenbangnas 2014 di Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Jokowi mengaku heran kenapa perintahnya itu baru dituruti setelah tiga kali dia ingatkan. Padahal, lanjut Jokowi, perintah penenggelaman kapal itu seharusnya dilakukan secepat mungkin. “Harusnya satu kali sudah cukup, ya,” kata dia.

Jokowi kembali menyinggung soal kerugian Indonesia yang disebabkan dari praktik illegal fishing. Dia menyebutkan, setiap tahunnya, ada 5.000-6.000 kapal di perairan Indonesia. Sebanyak 90 persen di antaranya adalah kapal ilegal.

“Dalam satu tahun, kita rugi Rp 300 triliun. Ini bukan jumlah yang kecil!” kata Jokowi. (KOMPAS.com)