Join the new world

Manifesto eKomunis ditulis berdasarkan kesepakatan dan nilai-nilai internasional yang dipegang oleh eComintern dan Lembaga Representatifnya ¹. Meskipun perdebatan mengenai implementasi ide-ide eKomunisme selalu terjadi dengan sengit dalam internal organisasi kami, sebuah cita-cita yang sama akan sebuah gambaran masyarakat ekomunisme telah dipegang bersama oleh setiap orang dalam organisasi eComintern - organisasi resmi komunisme internasional. Manifesto ini akan dibagi menjadi 4 artikel, yang dalam setiap terbitannya diberi jeda beberapa hari, agar manifesto ini mudah untuk dibaca dan diakses.

Poin-poin ini ditulis dalam konteks di mana suatu negara telah menjadi negara komunis dan membutuhkan pedoman untuk diadopsi dalam sebuah masyarakat komunis tersebut. Ide-ide ini sangat terbuka untuk diubah dan direvisi jika siapapun dari komunitas komunis ingin mendiskusikan atau memperdebatkan topik-topik ini. Ide-ide ini sebagian besar ditulis oleh Sir Rex Fleddington dan podgoricaninPG, kami sangat berterimakasih untuk mereka dan Lembaga Representatif eComintern atas waktu dan usahanya dalam menyusun karya yang berharga ini.

Modul Politik

1. Sebuah Politburo ² yang mengambil alih posisi Presiden konvensional . Dalam setiap pencalonan presiden, nominasi kandidat yang diajukan tidak sebatas nama satu orang presiden, namun keseluruhan kabinet. Masyarakat akan menilai keseluruhan kandidat kabinet dalam satu paket. Ini akan mendorong keseluruhan kabinet untuk lebih bertanggung jawab pada tindakan dan perannya masing-masing daripada membiarkan presiden menjadi alamat di mana semua kritik ditujukan. Setiap anggota Politburo, baik menteri maupun presidennya berada pada posisi setara, dengan CP mengambil alih pekerjaan-pekerjaan administrasi. Keputusan yang diambil haruslah berdasarkan pada kesamaan suara dan komitmen bersama dari setiap anggota Politburo. Sebuah kebijakan yang disepakati harus dikerjakan, namun jika beberapa anggota tidak dapat mengerjakannya karena alasan RL, maka tindakan tersebut dapat dikerjakan tanpa mereka. Yang jelas, setiap anggota politburo harus diberikan informasi mengenai kebijakan dan tindakan yang akan diambil melalui mass PM sebelum kebijakan tersebut ditetapkan. Namun hal tersebut dapat diabaikan jika berada dalam situasi ekstrim yang membutuhkan pengambilan keputusan secara cepat, misalnya ketika negara sedang diinvasi.

2. Setiap kementerian harus didorong untuk menerima sebanyak mungkin sukarelawan. Setiap kementerian harus memiliki sebuah skema yang memungkinkan banyak orang dapat berpartisipasi sebagai sukarelawan dalam bidang tersebut. Misalnya sebagai duta besar di berbagai negara atau penulis artikel. Hal ini ditujukan untuk memberi sebanyak mungkin kesempatan bagi anggota-anggota baru agar dapat menggali lebih banyak pelajaran dan pengalaman melalui praktik langsung di lapangan, sehingga memudahkan regenerasi jangka panjang ke depannya. Hal ini juga akan mengurangi ketergantungan publik terhadap individu-individu tertentu. Dalam skema ini, sukarelawan tidak berada pada posisi wakil menteri, namun berada di bawah wakil menteri dalam sebuah sistem peringkat (ranking). Wakil menteri bertanggungjawab untuk mengelola dan menilai sukarelawan-sukarelawan tersebut. Namun peringkat-peringkat tersebut tidak menghalangi relawan-relawan baru untuk memberikan ide kepada menteri-menteri kabinet tanpa berkonsultasi kepada wakil menteri, struktur peringkat (ranking) ini dibuat untuk memberikan setiap orang peluang yang sama untuk menaiki tangga dan menghindari sistem status. Hal ini juga akan mendorong sistem sosial menjadi lebih berkembang.

3. Mendirikan perwakilan di setiap negara dan memperkenalkan komunisme. Seperti yang disebutkan di atas, sukarelawan akan mengambil posisi duta besar pada sebanyak mungkin negara. Setiap duta besar negara akan disupervisi dan dikoordinasi oleh seorang duta besar yang lebih berpengalaman (peringkat lebih tinggi) sebagai duta besar di tingkat benua. Karena setiap benua memiliki jumlah negara yang berbeda, maka, semakin berpengalaman seorang diplomat, akan ditugaskan menjadi duta besar di benua yang lebih luas dengan jumlah negara yang lebih banyak. Jika sukarelawan berjumlah sedikit, maka benua-benua yang besar seperti Eropa, dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Duta besar di tingkat benua ini akan memberikan feedback kepada Menteri Luar Negeri, sehingga Menlu hanya mengelola kelompok dengan jumlah lebih kecil yang beranggotakan para duta besar di tingkat benua tersebut.

4. Sebuah lembaga negara yang memonitor ancaman PTO harus didirikan. Lembaga negara ini akan berada di bawah koordinasi Mendagri. Lembaga ini berperan seperti badan intelejen dan memiliki otoritas untuk memindahkan sukarelawan dalam jumlah besar ke dalam partai yang berpotensi melakukan PTO atau mendorong partai yang berpotensi melakukan PTO keluar dari top 5. Setiap tindakan harus diperiksa secara terbuka oleh masyarakat sebelum dilakukan.

5. Aturan kewarganegaraan yang ketat untuk menjauhkan negara dari ancaman PTO, namun tidak terlalu ketat karena akan mengisolasi negara tersebut. Walaupun perdebatan mengenai apakah ide migrasi antar negara harus bebas atau tidak, kesimpulannya adalah bahwa keamanaan dan kemerdekaan setiap negara harus diletakkan di atas kebebasan migrasi, namun tidak mengarah pada titik dimana isolasi dan stagnasi dapat terjadi. Meskipun hukuman tidak dapat diberikan kepada mereka yang tidak mengikuti aturan tersebut, perlu diusahakan agar pelanggaran terhadap aturan kewarganegaraan ini akan menodai reputasi seorang warga negara sedemikian rupa. Oleh karena itu, siapapun yang tidak mengikuti aturan kewarganegaraan tersebut dengan tujuan jahat harus diamati dan dikritik secara terbuka untuk setiap tindakan-tindakannya.

Beberapa orang mungkin bertanya-tanya, dimana aksi cepat untuk menuju masyarakat egalitarian dalam artikel ini? Jawaban untuk ini adalah bahwa sistem jangka panjang perlu diutamakan dengan tujuan untuk menciptakan sistem politik yang lebih adil. Inti dari ide-ide ini adalah untuk mendorong sebuah sistem pemerintahan berbasis "apa yang kamu tau", bukan "siapa yang kamu kenal". Selain itu, suatu negara tidak dapat memiliki sistem politik yang adil jika negara tersebut terancam PTO.

---
[1] Lembaga representatif (Representative's Council) adalah lembaga dalam eComintern yang berisi perwakilan-perwakilan dari setiap partai komunis di seluruh eDunia. Lembaga ini memiliki hak untuk membuat keputusan yang akan berpengaruh bagi eComintern, misalnya memilih anggota Politburo, menulis artikel resmi, membuat event internasional, dsb.
[2] Politburo adalah lembaga eksekutif dalam pemerintahan sosialisme

diterjemahkan dari The Leftist's Gazzette: eCommunist Manifesto (Political Module)
konten artikel ini tidak sepenuhnya mewakili pandangan pribadi saya sebagai pemilik koran ini.